Diplomasi Vaksin Dan Blunder Kebijakan Penanganan Covid Indonesia

oleh -118 views

JOGLOSEMAR–Sebagian besar negara di dunia saat ini lagi mempunyai hajat bersama dan fokus satu tujuan. Dunia saat ini secara massal melawan covid 19 dengan melakukan vaksinasi secara komprehensif dan menyeluruh ,mempercepat vaksinasi untuk warga negaranya. Tindakan vaksinasi ini dianggap solusi utama untuk mengakhiri dan memutus rantai penyebaran covid.

Besaran terinfeksi covid 19 terus meningkat ,per tanggal 26 Juli 2021 total kasus di Indonesia 3.294 733 orang terinfeksi dan korban meninggal 84 760 orang,untuk kasus di dunia total terinfeksi 192.602.757 orang dengan angka kematian 4.128.291 orang.

Pemerintah di APBN tahun 2020 telah menganggarkan Rp Rp 35,9 T dan pada tahun
2021 belanja vaksin Rp 13 T .Realisasi belanja vaksin per Juli 2021 sudah mencapai 10,6 T . Target pemerintah terus dikejar dan diharapkan pencapaian vaksinasi 2 juta dosis per hari pada bulan Agustus 2021.

Vaksin menjadi isu sentral perebutan dan persaingan kekuatan negara- negara maju. Bukan lagi senjata perang ,tank,pesawat canggih atau kapal induk yang akan menghasilkan fulus dollar tetapi saat ini kebutuhan dunia fokus komoditi vaksin . Target global orang yang akan menjalani vaksin 70 persen penduduk dunia sampai akhir tahun 2025. Diperkirakan nilai transaksi perdagangan vaksin dunia sampai akhir tahun 2025 total belanja dunia mencapai Rp 12.276,5 T atau $ 157 milyar . Untuk tahun 2021 kebutuhan vaksin dunia akan terjual kisaran $54 milyar.

Vaksin sebagai perebutan penghasilan dollar /pendapatan suatu negara. . Siapa yang menguasai industri vaksin dan ditopang kekuatan diplomasi ,negara tersebut yang akan mendapatkan berkah dan limpahan keuntungan bisnis vaksin.

Daftar negara- negara produsen vaksin covid . Urutan pertama produsen vaksin terbesar per bulan Maret 2021 yakni Negera China telah memproduksi 241,6 juta dosis yg dibuat oleh Sinopharm/ Sinovac. Produsen terbesar ke dua yakni negara Amerika dengan total produksi vaksin 103 juta dosis dengan merk vaksin Ptizer dari Biotech dan Moderna. Kemudian urutan ke 3Jerman produksi vaksin 70,5 juta dosis ,urutan ke empat India 42,4 juta dosis dan kelima negara Inggris dengan vaksin Astra Zeneca total produksi 12,2 juta dosis.

Pertanyaan mendasar, mengapa setiap negara berbeda dalam memutuskan untuk memilih dan serta membeli vaksin dari berbagai merek produsen pabrik vaksin dunia? Bagaimana proses pembuatan keputusan kebijakan atas pembelian vaksin tertentu oleh negara ?

Bagaimana proses kebijakan dan keputusan pembelian Vaksin Di Indonesia ,faktor apa aja sebagai variabel keputusan pembelian Vaksin?

Pemerintah telah memberikan dana untuk penanganan covid APBN 2020 dianggarkan hampir Rp 800 triliun dari berbagai sumber refokusing anggaran . Belanja dan pengeluaran anggaran negara terbesar di sektor kesehatan di tahun APBN 2021 dinaikkan . Tindakan kebijakan penanganan covid saati ini yang paling urgen adalah vaksinasi massal bagi warga Indonesia sebagai bagian strategi percepatan kondisi pemulihan ekonomi nasional/PEN

Serangan varian baru virus Delta pertama meledak di Kudus Jawa Tengah yang menjadikan Indonesia menjadi sorotan dunia untuk korban kematian akibat Covid 19 dengan rate kematian dan terinfeksi per hari sangat tinggi. Keputusan cepat pemerintah yang diambil dengan pemberlakuan PPKM yang sudah diperpanjang dua kali dan percepatan vaksinasi masal di terutama di pulau Jawa dan Bali di mana kedua pulau tersebut sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia.

Belanja untuk vaksin diperkirakan senilai ratusan triliun untuk kebutuhan total vaksin 320 jutaan dalam beberapa tahap pembelian . Catatan penduduk indonesi saat jni kisaran 270 juta jiwa,artinya belanja vaksin lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia. Pada akhirnya, Indonesia lebih fokus untuk mengambil keputusan memilih dan membeli vaksin dari produsen vaksin perusahaan negara China .

Mari kita kaji dan analis jika Vaksin sebagai media Kebijakan Politik ,bagaimana proses dan dampaknya bagi suatu negara lain?

Banyak negara melakukan tndakan super ketat dengan kebijakan dan langkah melakukan veto /larangan negara lain untuk warga asing yang akan memasuki negara lain untuk tujuan bisnis ,agama ,pendidikan atau yang lainnya.

Suatu negara berhak untuk memberlakujan standar baku bagi warga negara lain masuk di negerinya. Negara tersebut dapat menetapkan prasyarat penggunaan vaksin setiap individu memakai merek tertentu yang diproduksi oleh perusahaan negara tertentu.

Wajar jika setiap negara memberlakukan syarat ketat untuk warga asing memasuki suatu negara tujuan,salah satunya kewajiban bagi warga asing harus divaksin sesuai dengan permintaan negara tujuan .

Proses kebijakan politik dimulai baik berlaku untuk negara dan pelaku bisnis vaksin serta para stage holder dunia medis lainnya . Istilah Diplomasi vaksin bagian dari bisnis global. Vaksin menjadi komoditi yang paling laku dan dicari. Bagi negara dengan kemampuan industri farmasi yang canggih , saat ini akan menguasai dan akan mengambil peran dalam hubungan ekonomii ,politik dan keamanan teritorial suatu negara .

Tentu negara maju di industri farmasi lah yang memperoleh keuntungan finansial maksimal pada saat pandemi covid global ini. Pemenang persaingan bisnis vaksin kerena di topang juga dari kemahiran lobi tinggi , kerjasama industri dan negara dalam melakukan lobi penjualan vaksin yang melibatkan pejabat atau institusi terutama organisasi dunia yang berhubungan dengan kesehatan seperti WHO . Badan dunia kesehatan inilah fatwa atau rekomendasinya sangat ampuh apa saja vaksin yang layak atau tidak dipakai.

Bagi Indonesia yang konon saat ini bisa memproduksi vaksin dalam negeri vaksin Nusantara yg digagas oleh dr. Terawan ,setidaknya tidak bisa berkutik dengan vaksin buatan luar negeri . Terlalu berat bagi industri domestik bersaing terutama harus bersaing dengan perusahan yang ditopang oleh negara maju yang sudah secara tehnis lebih unggul serta kepintaran lobi di organisasi kesehatan dunia. Perusahaan besar negara maju mempunyai jaringan kekuatan di media dan LSM internasional sebagai alat propaganda atau kelompok penekan.

Banyak vriabel suatu negara dalam memutuskan pembelian merek vaksin dan dari negara mana vaksin itu diproduksi. Variabel hutang luar negeri pada negara produsen vaksin sangat menentukan keputusan pengambilan merek produk vaksin . Sepertinya ini yang sedang terjadi di negeri ini di mana Vaksin Sinovac dari China mendapatkan kuota terbesar vaksin yang dibeli pemerintahan RI . Sikap dan keputusan ini tentu menimbulkan banyak polemik di sektor ekonomi atau politik .

Untuk polemik yang serius dipertanyakan banyak orang yakni pertanyaan mendasar mengapa sebagian besar vaksin di beli dari pabrikan negeri China? Apa yang menjadi dasar dan perimbangannya?

China saat ini justru sedang memborong vaksin luar negeri ,ada apa dengan vaksin dan negerinya. Pemerintah negara Arab Saudi baru merilis kebijakan ijin untuk melakukan umroh di negaranya dengan aturan dan kebijakan yang sangat ketat. Celakanya ada catatan khusus untuk warga Indonesia masuk ke negara Arab Saudi tujuan umroh. Salah satunya persyaratan vaksin dan vaksin tersebut bukan vaksin dari negara China.

Jika individu sudah divaksin dari vaksin China harus dibooster / diperkuat dengan vaksin yang direkomendasikan negara Arab . Artinya warga Indonesia sudah di vaksin debgan merek China ,harus di vaksin lagi dengan merek yang diinginkan Arab Saudi .

Masalah ketentuan vaksin dan umroh akan menjadi hambatan serius dalam hubungan diplomatik Indonesia. Apakah tidak ada komunikasi intensif antara Indonesia dan Arab Saudi berkaitan kebijakan ijin umroh ?

Siapa yang dirugikan dari adanya perbedaan penggunaan vaksin yang dipakai antara Indonesi dan Arab Saudi ? Apakah Arab Saudi dengan sengaja membuat kebijakan yang menyerang dan menekan Indonesia untuk bargaining politik ,ekonomi atau tujuan lain?

Bisa jadi , Arab Saudi sudah kalah dalam diplomasi secara politik karena hutang luar negeri yang sudah banyak , keterkaitan
Investasi asing dalam negeri . Negara tidak berdaya ekonomi domestik dan butuh sedang membutuhkan dukungan negara maju sehingga kebijakan luar negerinya didekte oleh perusahaan farmasi negara tertentu.

Gambaran ekonomi Arab Saudi pada tahun 2020 di saat covid berlangsung ekonomi domestik mines 4,1 persen .Defisit anggaran sebesar $79 milyar atau Rp 1.100 T dan posisi hutang luar negeri Rp 3.533 T. Gambaran secara keseluruhan Arab Saudi mengalami kondisi kesulitan ekonomi pada massa pandemi covid 19.

Bagi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia tidak lagi bisa mengandalkan hubungan budaya dan agama sebagai daya ungkit hubungan diplomatik terutama dengan Arab Saudi. Faktor kekuatan global dan masalah internal ekonomi Arab Saudi kemungkinan akan banyak menggeser dan mengubah cara pandang dan kepentingan dengan negara- negara Islam termasuk Indonesia.

Pergeseran dan perubahan diplomasi ekonomi dan politik akibat Pandemi Covid 19 di Arab Saudi setidaknya akan banyak menimbulkan pertanyaan besar dikakangan negara muslim . Ada kekuatiran fitrah sejarah Arab Saudi sebagai pusat kiblat Islam dunia karena adanya Mekkah tempat peribadatan suci bagi umat Islam ,sudah tidak sanggup melakukan pendekatan kultural dan agama sebagai bentuk kebijakan pro negara yang beragama Islam dan saat ini Arab Saudi berada dan tekanan politik ekonomi dan ancaman aneksasi negara asing .

Kondisi yang tidak menguntungkan negara Islam dan warga muslim dunia serta ancaman bagi keruntuhan persatuan pan islamiah dunia Islam .

Ditulis Oleh Heru Subagia
Alumni Hubungan Internasional UGM
Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.