Menguak 2 Nama Daendels: Pesisir Selatan Jawa dan Jalan Anyer-Panarukan

oleh -47 views
Salah satu ruas Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan (Sumber: Commons Wikimedia)

JOGLOSEMAR-Saat ini mungkin sebagian orang masih meyakini bahwa jalur lurus di sepanjang pesisir selatan Jawa dari Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan) hingga Cilacap (Jawa Tengah bagian barat daya) adalah jalan yang juga digagas oleh Herman Willem Daendels, pemrakarsa pembangunan jalan di pesisir utara dari Anyer sampai Panarukan.

Dikutip dari M. Junaedi Al Anshori, Sejarah Nasional Indonesia, Belanda berada di bawah pengaruh Perancis. Atas rekomendasi Napoleon Bonaparte, H.W. Daendels ditetapkan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India. Ia sampai di Batavia 5 Januari 1808.

Memerintah hingga 1811, Daendels membuat sejumlah kebijakan krusial. Salah satunya pembangunan Jalan Raya Pos, menghubungkan bagian barat sampai timur Pulau Jawa dengan menyusuri pesisir utara, meski masih diperdebatkan apakah jalur tersebut benar-benar dibangun dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Situbondo) pada era Daendels.

Dalam buku Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, pekerjaan berat itu menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang bumiputra yang dijadikan sebagai pekerja paksa tanpa dibayar. Akan tetapi, peneliti senior Asvi Warman Adam dalam tulisannya di Majalah Tempo berjudul Karya Raksasa Daendels tahun 2005, dijelaskan bahwa narasi itu adalah anggapan lawan politik Daendels bahwa dalam pembangunan pemerintah Kolonial tak punya uang.

Asvi menyebut hal itu butuh diteliti lebih lanjut. Sebab, tak ada jumlah pasti mengenai korban pembangunan Jalan Raya Pos. Kebanyakan angka korban hanya berasal dari buku-buku bahasa Belanda yang notabene ditulis oleh lawan politik Daendels.

Begitu pula perkara isu kerja paksa yang tak seluruhnya benar. Dalam salinan dokumen milik J.A. van der Chijs berjudul Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811 jilid ke-14 (1895), dijabarkan secara panjang lebar terkait kesepuluh pasal instruksi Daendels dalam pembangunan Jalan Raya Pos.

Pada pasal 3, misalnya, disebutkan jalan ini harus dibuat selebar 2 roed rijn atau sekitar 7,5 meter. Pada setiap jarak sekitar 150 meter harus didirikan tonggak atau paal sebagai penanda jarak serta penanda distrik,dan penduduk untuk memelihara jalanan.

“Pembangunan dari Cisarua ke Cianjur disebut di situ membutuhkan 1.100 kuli yang didatangkan dari Jawa. Yang menarik, dalam pasal 4 dan 5 disebutkan secara rinci jumlah kuli beserta upahnya. Dari Cisarua ke Cianjur 400 orang, dari Cianjur ke Rajamandala 150 orang, dari Rajamandala ke Bandung 200 orang, dari Bandung ke Parakanmuncang 50 orang, dan dari Parakanmuncang ke Sumedang 150 orang,”  ujar J.A. van der Chijs dikutip Majalah Tempo dalam laporan Sepuluh Instruksi Mas Galak (2015).

Adapun upahnya per kuli dari Cisarua ke Cianjur 10 ringgit. Dari Cianjur ke Rajamandala 4 ringgit. Dari Rajamandala ke Bandung 6 ringgit. Dari Bandung ke Parakanmuncang 1 ringgit. Dari Parakanmuncang ke Sumedang 5 ringgit. Dan dari Sumedang ke Karangsambung 4 ringgit. Sederet rincian itu membuktikan bahwa Daendels tak sepenuhnya menerapkan kerja paksa.

Lalu, siapa nama Daendels di Jalur pesisir Pantai Selatan Jawa?

Ia adalah A.D. Daendels. Daendels yang satu ini menjabat sebagai asisten residen di wilayah Ambal (kini nama kecamatan di Kabupaten Kebumen) pada 1838, atau tiga dekade setelah H.W. Daendels mulai menempati posisi tertinggi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dikutip dari Overzigt der Reis in Nederlandsch Indie, tahun 1838.

Dengan demikian, A.D. Daendels merupakan pembantu residen. Residen adalah jabatan untuk menyebut pemimpin karesidenan, wilayah administratif pada masa kolonial yang menaungi beberapa kabupaten dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah 1950, wilayah administratif karesidenan ditiadakan, dari provinsi langsung ke kabupaten/kotamadya.

Semasa A.D. Daendels menjabat sebagai asisten residen, Ambal masuk dalam wilayah administratif Karesidenan Bagelen yang membawahi sejumlah daerah di Purworejo dan Kebumen (Jawa Tengah). Karesidenan ini dihapus pemerintah kolonial sejak 1 Agustus 1901 dan digabungkan dengan Karesidenan Kedu dikutip dari Susanto Zuhdi, Perkembangan Pelabuhan dan Kota Cilacap, Jawa Tengah, 1830-1940, tahun 1991.

A.D. Daendels adalah pembantu (asisten) Residen Bagelen yang ditugaskan membawahi wilayah Ambal. Maka, Jacobus Anne van der Chijs, 1903 dalam Geschiedenis van de Gouvernements Thee-cultuur op Java menyebut A.D. Daendels sebagai Adsistent-resident van Ambal.

Selain Ambal, Karesidenan Bagelen menaungi tiga wilayah lain, yang dipimpin oleh asisten residen, yakni Kebumen, Ledok, dan Kutoarjo. Lantas, apakah peran A.D. Daendels dalam pembangunan jalan di pesisir selatan Jawa sama dengan H.W. Daendels sebagai pemrakarsa Jalur Pantura?

Kemungkinan besar tidak. Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh A.D. Daendels. Dengan kata lain, jalan pesisir selatan tersebut sudah ada sejak sebelum orang Belanda itu tiba di wilayah ini.

Sebelumnya, jalan ini sempat menyandang nama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pernah bergerilya di ruas jalan ini, tepatnya di wilayah Karesidenan Bagelen, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830 dikutip dari Saleh Asʾad Djamhari, Strategi Menjinakkan Diponegoro, 2004.

Bagelen, yang kini termasuk Kabupaten Purworejo, saat itu menjadi areal penting dalam Perang Diponegoro dikutip dari Nanik Sri Prihartini, Dolalak Purworejo, tahun 2007. Wilayah ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan serta arus lalu lintas. Terlebih lagi, Bagelen dialiri empar sungai besar: Sungai Bedono, Sungai Jali, Sungai Lebang, dan Sungai Bogowonto. Peran Bagelen ibarat pintu gerbang barat sebelum memasuki wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Jalan pesisir Pantai Selatan sudah ada sejak abad ke-14, yang dijadikan sebagai penghubung kerajaan-kerajaan di Jawa. Sejarawan asal Kebumen, Ravie Ananda, seperti dikutip dari Republika (24 Januari 2014), menyebut jalan tersebut merupakan “jalur upeti kerajaan di Jawa, yang menghubungkan Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, hingga ke Demak di utara.”

Dari Bagelen ke arah barat hingga Cilacap, tepatnya antara Sungai Bogowonto dan Sungai Donan, pernah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram Islam pada era Sultan Agung (1613-1645). Area ini disebut dengan nama Sewu, satu dari delapan bagian wilayah “Negaraagung” milik Mataram Islam dikutip dari S. Margana, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874, tahun 2010. “Negaragung” adalah daerah-daerah di luar pusat pemerintahan yang harus membayar pajak kepada keraton.

Kesimpulannya, jika H.W. Daendels berkedudukan setara dengan presiden selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda, maka A.D. Daendels yang kedua mempunyai jabatan pemerintahan yang lebih rendah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.