Siapa Sebenarnya Inisiator Serangan Umum 1 Maret 1949?

oleh -67 views

JOGLOSEMAR-Selama era Orde Baru, peranan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 selalu digembar-gemborkan. Bahkan, dibuat berbagai propaganda untuk meyakinkan rakyat bahwa Soeharto adalah sosok pemberani sekaligus jenius yang berandil mutlak dalam peristiwa tersebut. Mulai dari buku-buku sejarah, buku-buku sekolah, hingga film berjudul Janur Kuning (1979) yang disutradarai Alam Rengga Surawidjaja, semuanya menempatkan Soeharto sebagai tokoh sentral.

Andil Soeharto dalam Janur Kuning dikisahkan dengan sangat berbeda di film yang telah dirilis pada era sebelum ia menjadi presiden, yakni film berjudul Enam Djam di Jogja karya Usmar Ismail.

Dalam film yang ditayangkan pertama kali pada 1951 itu, peran Soeharto digambarkan biasa-biasa saja. Sementara Janur Kuning menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan yang paling berjasa dalam menyelamatkan negeri ini dari agresi militer Belanda, melebihi Jenderal Soedirman dan Sultan Hamengkubuwana IX.

Selang dua tahun setelah Janur Kuning beredar, film propaganda bernuansa serupa kembali dirilis, berjudul Serangan Fajar tahun 1981. Kedua film ini rupanya dibuat untuk “mengoreksi” Enam Djam di Jogja karena dianggap kurang memperlihatkan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Dalam Film, Ideologi, dan Militer tahun 1999, Budi Irawanto menganalisis bahwa film-film tersebut melukiskan sosok pelaku secara kurang proposional. Aksi Letkol Soeharto sebagai pemrakarsa serangan, pemimpin lapangan, sekaligus penembak di garis terdepan dianggap berlebihan.

Sejak September 1998, Janur Kuning dan Serangan Fajar, juga Pengkhianatan G30S/PKI diputuskan tidak lagi menjadi tontonan wajib oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. Ia menyatakan, film-film itu adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus Soeharto, serta tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi, dikutip dari Tempo, 29 September 2012.

Setelah Soeharto tumbang pada Mei 1998, banyak hal yang mencuat terkait dugaan penyesatan sejarah yang terjadi selama Orde Baru. Salah satunya tentang Serangan Umum 1 Maret 1949, terutama peran Soeharto dan Sultan Hamengkubuwana IX selaku kepala daerah sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta.

Letkol Soeharto sebagai Komandan Brigade 10 Daerah Wehrkreise III memang memimpin serangan serentak itu, terlepas dari kesaksian Kapten Latief yang menyebutnya santai-santai makan soto babat saat perang berlangsung. Namun, serangan itu terlaksana berkat persetujuan dari Sultan HB IX.

Yang terjadi kemudian adalah peran Sultan HB IX menjadi sangat kecil dalam versi propaganda Orde Baru. Krishna Sen dalam Indonesian Cinema: Framing the New Order tahun 1994 menyebut, Sultan HB IX hanya digambarkan sebagai “pengamat yang pasif, sekalipun penuh perhatian dan simpatik terhadap kegiatan tentara melawan Belanda.”

Sejumlah pelaku sejarah, terutama Marsoedi yang menjadi anak buah Soeharto kala itu, mengungkapkan telah terjadi pertemuan antara Soeharto dengan Sultan HB IX pada 14 Februari 1949. Marsoedi bahkan mengaku, ia sendiri yang mengantarkan Soeharto ke Keraton Yogyakarta untuk menghadap Sultan.

“Mestinya, yang ditonjolkan adalah perundingan empat mata antara Soeharto dan Sultan HB IX (bukan dominasi peran Soeharto semata),” tukas Marsoedi seperti dikutip Syamdani dalam Kontroversi Sejarah di Indonesia tahun 2001. Marsoedi juga menyebut, gagasan serangan umum datang dari Sultan HB IX untuk dilaksanakan oleh Soeharto.

Namun, di kemudian hari, Soeharto membantah dan menyebut pertemuan itu baru dilakukan setelah serangan umum. Itulah yang digambarkan dalam Janur Kuning, yang menurut Sen, “Urutan kejadian seperti ini menghapuskan klaim Sultan HB IX bahwa ia melakukan prakarsa dalam strategi politis atas perencanaan serangan itu.”

Keyakinan serupa juga diungkapkan anak buah Soeharto lainnya dalam serangan umum, yakni Soekotjo. Ia pernah menanyakan langsung perihal ini kepada Soeharto pada 6 Maret 1999, beberapa bulan setelah mantan komandannya itu lengser dari kursi kepresidenan.

“Saya tanya siapa sebenarnya inisiator serangan umum itu. Pak Harto hanya tersenyum dan tak menjawab sepatah kata pun,” kata Soekotjo seperti yang ia ungkap dalam Soedirman: Seorang Panglima, Seorang Martir tahun 2013 terbitan Tim Buku Tempo.

Kontroversi terkait persoalan ini memang terus bergulir dan belum menemui titik temu hingga saat ini. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *